Cerita yang akan saya sampaikan disini adalah isi bincang-bincang dari bapak-bapak eselon II di lorong depan kantor neng MIA, berita yang kami tuliskan ini dari narasumber yang kami wawancarai yaitu saudara Wario (selaku penguping pembicaraan). Sebenarnya bila melihat dari isi obrolan, masalah ini belum layak untuk kita konsumsi, tapi berhubung si Warid ingin ngeksis, dan untuk sekedar info saja agar tidak terjadi kebingungan dan kerancuan antara gossip, wacana dan realita, apa salahnya info ini kita bagi disini. Sebelum membaca postingan ini lebih jauh, prakarta dari penulis bahwa info ini berkaitan dengan remunerasi kita di BPK-RI.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa BPK-RI (calon instansi kita mendatang, tempat magang kita saat ini) merupakan salah satu dari beberapa instansi di negri tercinta ini yang menjadi percontohan untuk reformasi birokrasi. Salah satu sinyalemen yang dijadikan indikator dari remunerasi adalah adanya tunjangan professional, atau lebih ngetrend nya disebut tunjangan Remun, jadi dari pengenaan remunerasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja SDM dari instansi yang memperolehnya dan mengurangi praktek tindak korupsi (kurang lebih begitu artinya).
Lalu apa point dari info yang dibocorkan Wario (nama sesuai di KTP) di sela-sela tugas ekspedisi pamalayu nya??? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah dengar dari senior kita, atau dengar dari kawan-kawan di Instansi tetangga, atau ada yang pernah baca di manapun juga tentang remunerasi kita, bahwa remunerasi di BPK RI besarnya masih 75%, atau belum 100%. Jadi bisa dihitung sendiri tu, jika seandainya remunerasi kita jadi 100% seperti yang diwacanakan, berapa take home pay yang kita terima???
Silahkan teman-teman cari tau sendiri, berapa besar gaji pokok plus tunjangan remunerasinya di BPK saat ini untuk semua grade, atau minimal tau untuk golongan II/c. Setelah itu hitung bila remunerasi tersebut kita prosentasekan jadi 100%, jumlah tersebut lah yang di impikan kita semua. Itu wacana yang beredar hampir di seluruh pegawai BPK-RI, tidak hanya di kantor pusat, di perwakilan pun berpikiran begitu. Tidak hanya para pegawai pelaksana, tapi para esselon 1 pun juga menanti terwujudnya 100% remunerasi kita.
Omong punya omong, denger dari kupingan Warid, ternyata hal tersebut diatas hanyalah wacana yang berkembang jadi harapan nyata (janji) yang bermula dari kesalahpengertian. Jelasnya begini, waktu pertama penyusunan draft remunerasi untuk BPK jaman dulu, yang tentunya digodok bersama KEMENKEU, negri kita tidak punya standar atau pagu yang dijadikan acuan untuk pemberian remunerasi instansi seperti BPK (baca instansi pemeriksa). Singkat cerita dari pada kesusahan membuat pagu remunerasi untuk BPK, yang mungkin saja harus melakukan riset dan studi banding ke luar negri, maka para pengambil kebijaksanaan pemberi remun (baca:kemenkeu) mengusulkan agar tingkat remunerasi di BPK sebesar 75% nya saja dari remunerasi KEMENKEU. Hal ini disetujui oleh pihak BPK (kayaknya ya ni). Dengan asumsi dari pihak BPK bahwa nilai sebesar 75% tersebut adalah tahap pertama yang suatu saat nanti akan jadi 100% bila reformasi di BPK-RI sudah menunjukan hasil nyata. Ternyata asumsi tersebut salah, dan ternyata pengertian 75% remunerasi BPK saat ini itu ya 100% remunerasi yang sebenarnya. Gak bisa nambah lagi tu om!
Memang biasanya wacana akan sering menjadi sesuatu yang hampir nyata, ditambah apabila wacana tersebut diyakini oleh semua/banyak orang. Begitu pula dengan kisah 75% remunerasi BPK, semua pegawai dari dulu selalu menanti tentang kapan ya realisasi 100% nya remun (katanya ni), tapi kemarin setelah ada pertemuan antar para esselon 1 BPK dan perwakilan dari KEMENKEU dan KEMENPAN didapatlah penjelasan tersebut. Penjelasan yang tentu saja memerahkan kuping semua pegawai BPK RI (kalau misalnya besok sudah pada tau). Dan berita ini sempat memunculkan ide gila, bagaimana bila WDP nya KEMENKEU jadi ADVERSE.
Sincerely,
akn 7c
